Legal Standing DPP HAPI

Himpunan Advokat Pengacara Indonesia didirikan pada tanggal 10 Februari 1993 di Jakarta. Kemudian, telah dilaksanakan kongres pertama, kongres kedua, kongres ketiga, kongres keempat dan terakhir kongres kelima di Novotel Bogor, yang menghasilkan kepengurusan pada tanggal 15 Juni 2014. Dengan keputusan kongres menetapkan: H. Umar Tuasikal, SH. MH. selaku ketua umum DPP HAPI, yang diberi kewenangannya untuk menyusun pengurus lengkap DPP HAPI masa bakti 2014 – 2019.

Kemudian, untuk pertama kali pada tanggal 16 November 2011, Ketua Umum DPP HAPI, H. Suhari Somomoeljono, SH. MH. dan sekertaris jenderal DPP HAPI telah menyusun dan membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga dengan akta notaris no. 8, tanggal 16 November 2011, tentang pembuatan akta anggaran dasar, anggaran rumah tangga Himpunan Advokat Pengacara Indonesia yang dibuat di hadapan H. Tuasikal Abua, SH. notaris di Jakarta. Kemudian, sekertaris jenderal, Umar Tuasikal ketika itu telah mendaftarkan organisasi Himpunan Advokat Pengacara Indonesia ke Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia yang telah dikeluarkan dengan surat keputusan nomor AHU – 08.AH.0107.Tahun 2012, tanggal 20 Januari 2012, yang mengesahkan akta pendirian organisasi Himpunan Advokat Pengacara Indonesia.

Kemudian, Himpunan Advokat Pengacara Indonesia ditegaskan secara hukum dalam pasal 32, pasal 33, Undang – Undang no. 18 tahun 2003 tentang Advokat. Bahwa, sesuai dengan perintah dan amanat, pasal 32 ayat 3 Undang – Undang no. 18 tahun 2003 yang berbunyi “Untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini dijalankan bersama oleh 8 IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, KHHPM dan APSI, sehingga HAPI telah melaksanakan ujian advokat 2 angkatan.

Kemudian, untuk melaksanakan maksud ujian advokat tersebut, pengurus DPP HAPI telah melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung, Kapolri, diwakili oleh Kabid Hukum dan Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI. Kemudian, dalam rangka sebelum melaksanakan jabatan advokat, harus terlebih dahulu dilakukan penyumpahan. Maksud penyumpahan tersebut, DPP HAPI telah menyampaikan permohonan untuk penyumpahan kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan oleh Ketua Pengadilan Tinggi menyatakan tidak ada keberatan hanya DPP HAPI harus menyampaikan pemberitahuan perihal penyumpahan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung. DPP HAPI telah menyampaikan surat pertama dan surat kedua kepada Ketua MA, termasuk pengurus DPP HAPI telah menemui Tuada Perdata MA, telah menyampaikan maksud tentang penyumpahan advokat HAPI yang telah lulus dan telah memenuhi syarat – syarat untuk itu. Namun karena sudah 2 bulan belum ada pemberitahuan dari Ketua MA kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sehingga pengurus DPP HAPI menyampaikan permohonan penyumpahan di depan Kementrian Hukum dan HAM dan diundang Ketua Mahkamah Agung serta Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Penyumpahannya telah berlangsung dengan baik dan lancar tanpa dihadiri oleh pihak dari MA dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tetapi dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM, wakil dari Kejaksaan Agung dan wakil dari Kapolri.